KOMPAS.COM FOTO/WISANG SETO PANGARIBOWO
YOGYAKARTA, LAJUSIAR.COM — Demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Selasa (20/10/2026), berakhir ricuh setelah situasi memanas sejak sore hingga malam. Polisi menyebut pelemparan batu dan petasan menjadi bagian dari rangkaian kejadian yang membuat aparat melakukan pengamanan dan membubarkan massa.
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ratusan peserta aksi menyuarakan berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah, termasuk persoalan lingkungan, pendidikan, dan program prioritas nasional.
Berdasarkan laporan sejumlah media di Yogyakarta, situasi sempat memanas ketika sebagian peserta aksi berusaha masuk ke gedung DPRD DIY. Ketegangan kemudian meningkat hingga terjadi aksi saling dorong, pelemparan benda, dan pembubaran massa.
Kericuhan Memuncak pada Sore Hari
Kericuhan dilaporkan mulai meningkat sekitar pukul 16.20 WIB. Sebagian massa berusaha menerobos masuk ke gedung DPRD DIY, sementara petugas kepolisian berupaya membatasi pergerakan mereka.
Aksi saling dorong terjadi di depan gedung. Sejumlah botol air mineral terlihat dilemparkan ke arah barisan petugas. Ketegangan kembali meningkat pada malam hari ketika massa masih bertahan di lokasi demonstrasi.
Menurut laporan media lokal, sekitar pukul 21.30 WIB terjadi pelemparan batu ke arah polisi. Tidak lama kemudian, petasan juga dilaporkan meledak di sekitar barisan aparat. Peristiwa tersebut membuat situasi semakin tidak terkendali dan memicu pembubaran massa.
Polisi kemudian mengamankan sejumlah orang yang berada di lokasi. Situasi di sekitar gedung DPRD dan Jalan Malioboro berangsur kondusif setelah rangkaian kericuhan tersebut.
Polisi Sebut Lemparan Batu dan Petasan Picu Ketegangan
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa aparat sebelumnya berupaya mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan dialog dengan peserta aksi.
Namun, menurut keterangan kepolisian yang diberitakan sejumlah media, situasi berubah ketika terjadi pelemparan batu dan petasan. Aparat kemudian melakukan tindakan pengamanan untuk mengendalikan keadaan.
Keterangan polisi tersebut merupakan penjelasan dari pihak aparat mengenai rangkaian kericuhan. Penentuan tanggung jawab setiap orang atas tindakan tertentu tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam laporan media setempat, sejumlah fasilitas di area gedung DPRD juga dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk bagian kaca dan dinding. Kerusakan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lebih lanjut.
Mahasiswa Sampaikan Berbagai Tuntutan
Demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kritik terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Peserta aksi membawa tuntutan yang mencakup sejumlah persoalan kebijakan nasional.
Dalam laporan detikJogja, tuntutan massa antara lain berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pendidikan gratis.
Perwakilan DPRD DIY sempat menemui massa dan menyatakan kesiapan untuk menerima serta meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat. Namun, perundingan tidak menghasilkan kesepakatan yang membuat massa segera mengakhiri aksi.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa penyampaian aspirasi di tingkat daerah dapat berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, tindak lanjut terhadap tuntutan yang disampaikan menjadi salah satu hal yang dinantikan para peserta demonstrasi.
Sejumlah Orang Diamankan Polisi
Dalam penanganan kericuhan, polisi mengamankan sejumlah peserta aksi. Beberapa orang yang berada di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami luka ringan dan mendapatkan penanganan medis.
Pengamanan tersebut perlu dibedakan dari penetapan status hukum seseorang. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui identitas, peran, dan dugaan perbuatan masing-masing orang yang diamankan.
Penanganan perkara yang mungkin timbul dari demonstrasi juga perlu dilakukan sesuai prosedur hukum. Setiap dugaan perusakan atau kekerasan harus ditelusuri berdasarkan bukti, sementara hak peserta aksi untuk menyampaikan pendapat secara damai tetap perlu dihormati.
Dialog dan Penyampaian Aspirasi Tetap Penting
Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Namun, penyampaian pendapat perlu dilakukan dengan tetap menjaga keselamatan, ketertiban, serta hak masyarakat lain yang berada di sekitar lokasi.
Di sisi lain, aparat dan lembaga perwakilan rakyat memiliki peran penting dalam memastikan ruang dialog tetap terbuka. Penanganan demonstrasi yang proporsional serta tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat diperlukan untuk mencegah ketegangan serupa berulang.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan kepolisian, pendataan kerusakan fasilitas, dan tindak lanjut DPRD DIY terhadap tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Catatan Redaksi: Artikel ini merangkum laporan mengenai demonstrasi di depan Gedung DPRD DIY pada 20 Oktober 2026. Keterangan mengenai penyebab kericuhan merujuk pada penjelasan kepolisian dan laporan media di lapangan. Jumlah pasti orang yang diamankan, identitas mereka, serta pertanggungjawaban atas kerusakan fasilitas perlu merujuk pada keterangan resmi terbaru. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dan tindakan yang diduga melanggar hukum merupakan dua hal berbeda yang harus dinilai secara terpisah.
COMMENTS